085252532009
2BF03909

Berita Pontianak (kalimantan barat)

PONTIANAK- Sebanyak 443 Calon jemaah haji asal Kalbar kloter sebelas di lepas Gubernur Kalbar Cornelis di Pendopo Gubernur, Selasa(8/8). Kloter 11 akan menuju embarkasi batam pada tanggal 9 Agustus kemudian akan menuju Arab Saudi. Cornelis mengharapkan kepada semua calon jemaah haji asal Kalbar untuk selalu mendoakan prov kalbar agar tetap aman dan damai. “Selain itu, hal yang paling terpenting tetap berhati-hati, jaga diri dengan baik dan jangan terpisah dari rombongan,” ujarnya.

Di kesempatan ini juga Cornelis sekaligus berpamitan. “Ini merupakan tahun terakhir saya untuk bisa melepas calon haji sebagai Gubernur, saya mohon maaf jika selama memangku jabatan sebagai Gubernur kalbar ada kesalahan,” katanya.

Lebih lanjut Gubernur Kalimantan Barat Cornelis berpesan kepada calon jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji 1438 Hijriah 2017 untuk tetap menjaga kesehatan. Mengingat beratnya pelaksanaan ibadah haji sehingga dibutuhkan stamina yang kuat dan sehat untuk melaksanakannya.

Orang nomor satu di Kalbar mengharapkan kepada para calon jemaah haji untuk dapat mengikuti semua petunjuk dan arahan petugas selama penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga semua kegiatan haji yang sudah terjadwal dapat terselesaikan dengan baik.

“Ibadah haji yang dilaksanakan hendaknya bermuara pada perubahan prilaku, tidak hanya menjadi lebih baik bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain, daerah, bangsa dan negara,” harapnya.

Khusus kepada panitia penyelenggara, Gubernur dua periode ini mengharapkan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada calon jemaah haji Kalbar. “Mulai dari asrama haji Pontianak hingga tiba di embarkasi batam,” katanya.

Untuk ketua regu dan ketua rombongan diharapkan untuk dapat mengkoordinir para jemaah, dan apabila terdapat permasalahan hendaknya dapat dikordinasikan dengan Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) dan Tim Pemandu Haji Daerah(TPHD). “Begitu pula masalah-masalah yang menyangkut ibadah agar di koordinasikan dan ditanyakan kepada TPHI. Hal ini perlu dilakukan guna mensukseskan setiap kegiatan yang akan dijalankan dan kembali ketanah air dengan selamat,” pungkasnya. (humas)

Zulfydar Ingin Remajakan Angkutan Umum
SIAP MAJU: Ketua PAN Pontianak Zulfydar Zaidar dan Ketua PAN Kalbar Boyman Harun siap meramaikan Pilwako dan Pilgub tahun depan.

PONTIANAK – Calon wali kota Pontianak Zulfydar Zaidar Mochtar SE MM mulai berbicara program kerja bila terpilih kelak. Salah satunya adalah peremajaan angkutan umum di Pontianak. Menurut Ketua DPD PAN Kota Pontianak ini, Pontianak saat ini sudah sangat berkembang, sehingga memerlukan angkutan umum yang baik untuk transportasi warganya. Namun transportasi umum dalam kota yang ada saat ini sudah terlampau senja usianya. Selain itu kebanyakan berupa opelet atau angkot yang hanya mampu memuat sedikit orang.

“Akibatnya orang banyak beralih ke kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil. Memang ini baik untuk warga karena memiliki kendaraannya sendiri. Tetapi dampak negatifnya juga ada yaitu kemacetan. Sekarang ini kemacetan sudah terasa di Pontianak terutama pada jam-jam sibuk di titik-titik tertentu,” ujarnya, kemarin.

Dia pun berharap warga ibu kota Kalbar ini mau menggunakan transportasi umum agar kemacetan bisa diurai. Oleh sebab itu dia menekankan program kerja yang memastikan kualitas angkutan nyaman dan aman. “Sebenarnya kuncinya orang mau pindah ke transportasi umum itu cuma aman, nyaman dan sesuai dengan tujuannya (rute dan jadwal yang pasti),” ujarnya.

Selain ingin adanya jenis angkutan dan rute baru, Zulfydar juga mewacanakan peremajaan opelet yang sudah tua dan tidak laik jalan. Menurut dia selama ini peremajaan cukup sulit dilakukan karena para pemilik opelet terbentur dengan dana yang cukup besar untuk membeli armada baru. Paling tidak, mereka harus merogoh kocek ratusan juta rupiah untuk satu unit kendaraan baru.

Dia sendiri menawarkan fasilitas pinjaman dengan bunga ringan untuk program peremajaan tersebut. “Revitalisasi kendaraan umum di Pontianak harus dilakukan segera, sebelum jalan kita benar-benar macet. Apalagi pertumbuhan ekonomi di sini cukup baik, sehingga peluang untuk semakin bertambahnya kendaraan pribadi kian besar,” tukas dia.

Kredit lunak tersebut, kata dia, bisa dikerjasamakan dengan bank milik daerah melalui skema KUR atau cara lain. Bisa pula menggandeng bank-bank lain. Zulfydar sendiri belum bisa memastikan apakah ke depannya APBD Pontianak cukup kuat untuk memberikan subsidi uang muka atau bunga dalam program ini. “Tetapi transportasi umum menjadi salah satu program prioritas saya ke depannya,” imbuh dia.

Terkait potensi kemacetan di masa depan, Zulfydar mengatakan bila terpilih kelak, dirinya akan melanjutkan program Sutarmidji. Program tersebut adalah pelebaran jalan-jalan utama, penambahan jalur, penambahan jalan dan ruas jalan alternatif, dan pelebaran gang-gang. “Hal semacam ini penting untuk mengurai kemacetan,” papar dia.

Zulfydar sendiri terlihat serius untuk maju dalam ajang Pilwako, Dia gencar menjalin komunikasi politik dengan tokoh dan partai lain, serta sosialisasi ke tingkat akar rumput. Setidaknya, dia sudah mendaftar di enam partai. Mengusung jargon; “Bersama Rakyat Membangun Kote Pontianak Terdepan”.

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Cornelis meyakini pemerintah bisa menekan kasus kebakaran hutan dan lahan di tahun ini. Menurutnya keyakinan itu ditandai dengan kesiapan petugas dan dukungan masyarakat.

“Tahun ini, jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan relatif berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” kata Cornelis di Kantor BPBD, Selasa (8/8).

Ia menuturkan bencana ini kerap terjadi antara bulan Juli sampai September. Dimana Agustus yang paling banyak terjadi pembakaran lahan, yang notabenenya dilakukan petani untuk membuka ladang.

“Masyarakat memang membakar lahan untuk membuka ladang, tapi itu asap dan apinya tidak lama. Justru kebakaran di lahan gambut dan hutan itu yang membuat kabut asap cukup lama,” jelas dia.

Ia menilai tingkat pencemaran yang berbahaya itu bukan pada asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Justru asap dari pabrik, asap kendaraan, bahkan efek gas rumah kaca pada gedung dan AC. Dampaknya justru sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Persoalannya itu selama ini kita menjadi sorotan dunia luar, untuk kasus kebakaran hutan dan lahan,” jelas dia.

Kendati demikian ia tetap mengingatkan agar perusahaan perkebunaan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ia memastikan sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha siap dilakukan jika terbukti melakukan pembakaran lahan.

Ia mengapresiasi perusahaan perkebunan di Kalbar yang sudah membuat embung dan memiliki alat pemadaman sendiri untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

“Untuk yang belum terus kami dorong melakukan hal yang sama,” kata dia.

Namun ia juga berharap dukungan yang sama dari masyarakat. Di mana meningkatkan kesadarannya untuk menjaga hutan dan lahan, agar tidak mudah terbakar. Seperti tidak membuang puntung rokok sembarang.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar Nyarong menyebutkan 174 desa di Kalbar merupakan lahan gambut dan berpotensi tinggi terjadi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau.

“Kami juga mendorong satgas patroli angkatan darat segera menugaskan anggota di 174 desa yang ditetapkan,” pungkasnya.

KERUGIAN EKONOMI SANGAT TINGGI AKIBAT KARHUTLA

PONTIANAK – Kementerian Lingkungan Hidup mencatat luas lahan yang rusak akibat kebakaran hutan di tahun ini sekitar 20.250 hektare se-Indonesia. Luasan ini masih kecil jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai 438.000 hektare.

“Dari periode yang sama tahun ini jauh menurun. Saat ini kami menghitung data dari 1 Juli-31 Agustus,” kata Direktur Pengendalian Karhutla Ditjen Pengendalian Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Raffles B Panjaitan saat meninjau Posko Penanganan Darurat Bencana Provinsi Kalimantan Barat di Kantor BPBD Kalbar, Selasa (8/8).

Dari luasan itu, sekitar 4.000 hektarenya sudah berhasil dipadamkan. Tim yang terlibat yakni tim darat dan patroli udara. Sedangkan kebakaran hutan dan lahan yang terluas terjadi di empat provinsi. Mulai dari Riau, NTT, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara.

Rafles menuturkan umumnya kebakaran yang terjadi itu di lahan masyarakat, seperti lahan yang digunakan untuk pengembangbiakan komoditas pangan milik masyarakat. Terakhir dirinya memantau langsung di Kubu Raya dan Landak. Ia menyebutkan di Landak terdapat 30 titik api dan berada di kawasan pemukiman.

“Itu titik api, tapi kecil. Ada lima titik di lahan gambut sudah dipadamkan,” jelas dia.

Ia memastikan pemerintah terus berupaya menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Mulai dari patroli terpadu sejak 18 Juli lalu. Secara nasional patroli terpadu dilakukan pada 768 desa. Sedangkan di Kalimantan Barat dilakukan 60 desa.

Secara rinci di antaranya Daops Pontianak 13 posko desa, Daops Singkawang 11 posko desa, Daops Sintang 15 posko desa, Daops Ketapang 14 posko desa, dan Daops Semitau delapan posko desa.

“Dari 60 posko desa itu masih bisa dijangkau. Setidaknya untuk jangkauan 120 desa rawan kebakaran hutan dan lahan,” jelas Rafles.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei menyatakan pemerintah belajar dari tahun 2015 sehingga bencana kebakaran hutan dan lahan di tahun 2016 bisa tertanggulangi dengan baik.

Ia menambahkan melihat kasus di tahun 2015, lebih dari dua juta hektar hutan dan lahan terbakar. Sedangkan dari sisi materi kerugian akibat bencana itu mencapai Rp221 triliun. Ini adalah kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan.

Melihat dari kasus itu, saat ini pemerintah melakukan pencegahan dini agar kasus kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah. Sebab, lanjut dia, asap menimbulkan banyak dampak. Seperti mengganggu kesehatan, sosial, ekonomi hingga kerusakan lingkungan.

“Ini arahan dari presiden, lakukan pencegahan secara efektif. Segera padamkan api, tingkatkan kewaspadaan dan koordinasi dengan aparat hukum. Langkah-langkah ini sudah dilakukan di tahun 2016,” jelas dia.

Karena itu agar tidak mengulang kembali, ia mengajak semua pihak untuk tidak lengah terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Mulai dengan pemantuan cuaca dan hotspot.

Selanjutnya mengencarkan sosialisasi dan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Tidak hanya tingkat pusat, tapi juga di daerah. Semua sumber daya yang ada, dikerahkan untuk mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan,” terangnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga memberikan anggaran untuk penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Besaran bantuan itu diantaranya Rp498.700.000 untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Rp1.870.106.000 untuk Kodam XII Tanjungpura, Rp478.051.000 untuk Lanud Supadio dan Rp804.058.500 untuk Polda Kalbar. Secara keseluruhan bantuan mencapai Rp3.650.915.000.

Bantuan lain yang diberikan BNPB di antaranya pompa air, sepatu tahan panas, baju tahan panas, helmet, sarung tangan, serta kaca mata. Bantuan itu sebagai bentuk dukungan dari pemerintah pusat untuk daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

“Pemerintah pusat memberikan bantuan anggaran untuk hal-hal yang tidak bisa ditangani pemerintah daerah,” kata Willem.

Hanya saja ia belum bisa merincikan secara pasti berapa besar anggaran yang sudah dihabiskan untuk penanggulangan bencana ini se-Indonesia.

“Saya masih harus mengecek lagi dana yang sudah digunakan,” kata dia.

Ia hanya memastikan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan kasus kebakaran hutan dan lahan. Seperti belajar dari kasus di tahun sebelumnya dan menggelontorkan anggaran untuk penanggulangannya.

“Dananya ada dan siap dipakai,” ujar dia.

Ia menuturkan dana yang disiapkan itu menjamin bahwa penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan harus berhasil. Pembiayaan itu diambil melalui dana cadangan penanggulangan bencana yang ada di kementerian keuangan. Itu disebut sebagai dana siap pakai.

Besarannya pun, lanjut dia, tergantung dari kebutuhan sehingga memang tidak disebutkan besaran anggaran yang tersedia. Akan tetapi dana itu tidak hanya khusus untuk penanggulangan bencana ini saja, tapi juga bencana-bencana lainnya.